Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik, dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas melalui keikutsertaan penilaian verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Tangerang Tihar Sopian mengatakan, proses verifikasi ini dilakukan untuk memvalidasi dan mengevaluasi komitmen serta implementasi kebijakan Pemkot Tangerang dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, serta inklusivitas di berbagai sektor pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, dalam proses evaluasi, tim verifikator dari Kementerian PPPA meninjau pelaksanaan program-program berbasis gender di lingkungan Pemkot Tangerang. Aspek yang dinilai mencakup penganggaran dan perencanaan yang responsif gender (PPRG), regulasi pendukung, sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, hingga peran aktif kelompok rentan dalam pembangunan.
“Kami menyambut positif pelaksanaan verifikasi PUG ini. Namun tahapan ini bukan sekadar ajang penilaian formal, melainkan momentum penting untuk mengukur efektivitas program pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, maupun lansia,” katanya. (Dini)
Targetkan Predikat Utama
Tihar mengungkapkan, dengan berbagai persiapan matang serta koordinasi yang solid secara pentahelix, Pemkot Tangerang optimis dapat meraih predikat terbaik (Predikat Utama).
“Verifikasi dari Kementerian PPPA ini, menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam penyelenggaraan PUG. Poin paling utama adalah bagaimana komitmen kesetaraan gender ini diwujudkan secara nyata, dalam layanan publik dan kebijakan daerah,” ujar perwakilan Pemkot Tangerang,” ungkapnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai ruang publik ramah gender, aksesibilitas bagi kelompok disabilitas di fasilitas pemerintah dan transportasi, penyediaan ruang laktasi di berbagai gedung publik, serta dukungan terhadap kewirausahaan perempuan.
“Hasil akhir dari verifikasi lapangan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kota Tangerang sebagai kota yang inklusif, responsif gender, dan ramah bagi anak serta kelompok rentan,” tutupnya. (Dini)
