kobennews.id- Pemerintah Kota Tangerang terus mematangkan rencana penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) yang representatif bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Sebagai langkah konkret, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan kunjungan studi tiru ke TARA (Taman Asuh Ramah Anak ) C’More milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan daycare yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Kami ingin memastikan daycare yang nantinya hadir di Kota Tangerang memiliki standar layanan yang baik dari sisi pengasuhan, pendidikan, kesehatan hingga keamanan anak. Karena itu, kami belajar langsung dari praktik baik yang telah berjalan di Kota Tangerang Selatan,” katanya.
Ia mengaku, praktik baik studi tiru ini bahwa TARA C’More daycare dibentuk sebagai bagian dari upaya perlindungan anak berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dukungan bagi keluarga pekerja. Layanan ini dikelola oleh tenaga pengasuh dan pendidik yang telah tersertifikasi serta menerapkan kurikulum yang mengkombinasikan standar pendidikan dengan metode Montessori.
“TARA C’More didukung oleh tim pengasuh dan guru yang penuh kasih sayang, serta program pembelajaran yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Selain itu, testimoni para orang tua juga positif. TARA banyak membantu dari sisi keamanan dan kenyamanan anak, yang pada akhirnya juga meningkatkan produktivitas pegawai. Melalui daycare ini kami ingin anak-anak belajar lebih banyak dan lebih luas melalui simulasi pembelajaran yang tepat,” tuturnya.
Wakil Ketua TP PKK Kota Tangerang Rini Rizqiyya Maryono mengatakan studi tiru ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan daycare, mulai dari aspek kelembagaan, administrasi hingga pelayanan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana teknis pengelolaannya, siapa yang mengelola, dan seperti apa administrasinya. Semoga hasil kunjungan ini dapat segera kami formulasikan bersama. Sehingga bisa diterapkan di Kota Tangerang,” ungkapnya. (Dini)
Usulan Daycare Berawal dari TP PKK
Kepala Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti mengaku, gagasan daycare bermula dari usulan yang disampaikan TP PKK Kota Tangerang saat Forum OPD Bappeda tahun ini, dan usulan tersebut sejalan dengan proses penganggaran yang sedang berjalan, baik untuk perubahan anggaran maupun rencana anggaran tahun 2027.
“Pada saat Forum OPD Bappeda, PKK Kota Tangerang mengusulkan pengadaan daycare. Karena sejalan dengan proses penganggaran, kami mengundang seluruh pihak untuk membahas bersama bagaimana usulan ini bisa direalisasikan,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa lokasi yang sedang direncanakan untuk fasilitas daycare berada di kawasan Gym Center Pusat Pemerintahan dan terintegrasi dengan fasilitas laktasi. Sehingga dukungan bagi ibu dan anak bisa lebih terpadu.
Menurutnya, program ini ditujukan untuk membantu pegawai yang kesulitan membayar pengasuh, tidak memiliki dukungan keluarga untuk menjaga anak, atau terpaksa membawa anak ke tempat kerja karena keterbatasan pilihan pengasuhan. Sehingga, pemerintah ingin hadir membantu para ibu pekerja.
“Ada pegawai yang tidak mampu membayar pengasuh, orang tuanya juga tidak bisa membantu, sehingga anak dibawa ke kantor. Dari sisi psikologis tentu itu bukan kondisi ideal bagi anak. Karena itu program daycare ini kami pandang sangat baik,” tambahnya.
Wakil Ketua TP PKK Kota Tangerang Rini Rizqiyya Maryono menilai Kota Tangerang perlu segera memiliki daycare khusus pegawai dengan standar pengasuhan yang baik. Ia menyebut sejumlah daerah lain telah lebih dulu menjalankan layanan serupa.
“Saya melihat di Tangerang Selatan sudah ada daycare dan berjalan cukup lama. Kami juga melihat berbagai kasus pengasuhan yang memprihatinkan di tempat lain. Karena itu saya bersama Bu Wali dan Bu Sekda sepakat bahwa Kota Tangerang perlu memiliki daycare untuk pegawai,” ujarnya.
Ia mengatakan, ide tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari upaya membantu pegawai yang harus meninggalkan anak sejak pagi hingga sore. Selain itu, ia juga mendorong agar sebelum implementasi dilakukan, Pemkot melakukan studi tiru ke daerah yang sudah menjalankan layanan daycare pemerintah secara berkelanjutan.
“Ada baiknya kita studi tiru dulu ke Tangerang Selatan sebagai daerah terdekat yang sudah menjalankan program daycare,” tambahnya. (Dini)
