Kobennews.id -Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang pun mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengimbau pelaku usaha untuk memberi jawaban yang benar. Sensus akan dilaksanakan 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Mugiya Wardhani menilai bahwa data adalah pondasi utama dalam pembangunan, ditengah pesatnya digitalisasi saat ini memerlukan potret akurat kondisi ekonomi kota Tangerang.
“Oleh karena itu Diskominfo kota Tangerang mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang. Mari kita integrasikan data ini dalam semangat tangerang satu data,”ujarnya.
“Lepada seluruh pelaku usaha berikanlah jawaban yang jujur dan apa adanya kepada para petugas,”imbuhnya.
Data akurat kebijakan tepat kota Tangerang semakin hebat. Sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Fajrin
Ratusan Ribu Pelaku Usaha akan Disensus BPS Kota Tangerang
Badan Pusat Statistik Kota Tangerang dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai 1 Mei hingga Juli 2026 akan menjangkau ratusan ribu pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga usaha besar.
Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar bagi penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, sensus juga memetakan karakteristik usaha di Kota Tangerang, termasuk sektor dominan, serta mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi Kota Tangerang, I Ketut Suarsana, mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap persiapan melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta komunikasi, koordinasi, dan diplomasi (KKD) dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta pelaku usaha.
“Kami melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Dalam sensus ini ada konsep ‘Ngibar’ atau Ngisi Bareng, sehingga pelaku usaha bisa mengisi data secara bersama-sama agar lebih mudah dan informasinya lebih lengkap, yang akan dipandu oleh kami BPS Kota Tangerang,” ujarnya.
Menurut Ketut, sensus kali ini juga mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (KBLI kategori A) yang sebelumnya tidak termasuk. Hal ini dilakukan untuk melengkapi struktur ekonomi daerah agar lebih komprehensif.
Responden sensus akan dibagi dalam tiga kategori, yakni usaha besar, usaha menengah besar, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, BPS juga akan melibatkan mahasiswa melalui proses rekrutmen yang dikoordinasikan dengan perguruan tinggi.
Pada tahap awal, BPS akan mengirimkan pemberitahuan (blasting) kepada pelaku usaha besar melalui metode daring atau Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), seperti email atau pesan singkat. Sehingga pelaku usaha besar dapat mengisi informasi secara mandiri.
“Kalau belum diisi, nanti kami datangi. Bisa melalui CAWI atau wawancara langsung. Karena itu, konsep ‘Ngisi Bareng’ juga kami dorong agar pelaku usaha bisa berkumpul dan mengisi bersama,” katanya. Fajrin
